Bawaslu Morowali Keluarkan Imbauan Kepada Ketua Partai Politik Morowali Terkait Pilkada 2024, Berikut Isinya

MOROWALI, Sulawesi Tengah - Berdasarkan surat imbauan Bawaslu Morowali nomor 292/PM.00.02/K.ST-06/08/2024 menerangkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan pencegahan pelanggaran pada Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Morowali menyampaikan imbauan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Morowali yakni:

1. Mematuhi prosedur dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Baca juga: Aminurokhman: Kebijakan WFA Harus Perhatikan Tupoksi ASN

2. Mematuhi Tahapan dan Jadwal Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku:
-Pendaftaran Pasangan Calon (27 - 29 Agustus 2024).
-Penelitian Persyaratan Administrasi Calon (29 Agustus – 4 September 2024);
-Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu (6 – 8 September 2024).
-Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen Syarat Calon Pengganti (6 – 14 September 2024).
-Penetapan Pasangan Calon (22 September 2024).

3. Mendapatkan sosialisasi dan informasi terkait tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali.

Baca juga: Ombudsman RI Terima 375 Aduan Masyarakat Terkait Seleksi CASN 2021

4. Memastikan dapat membuka akses SILONKADA.

5. Memperhatikan dan mematuhi persyaratan administrasi calon Bupati dan Wakil Bupati.

Baca juga: Fairid Naparin Jelang Bulan Suci Ramadan, Masyarakat Diminta Tidak Khawatir Terkait Minyak Goreng

6. Menyampaikan dokumen persyaratan pengajuan calon Bupati dan Wakil Bupati
kepada KPU Kabupaten Morowali sesuai dengan data yang autentik.

Dasar Hukum penyampaian imbauan ini yaitu:

Baca juga: Ombudsman RI Selamatkan Rp 26,8 M Potensi Kerugian Masyarakat Akibat Maladministrasi Sektor Perekonomian

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang Menjadi Undang-Undang.

2. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Baca juga: Bamsoet Ajak Masyarakat Patuh Bayar Pajak dan Manfaatkan Program Pengungkapan Sukarela

3. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Imbauan ini disampaikan kepada 18 Ketua DPD/DPC Partai Politik yaitu:
1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golongan Karya
5. Partai Nasional Demokrat
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Kebangkitan Nusantara
10. Partai Hati Nurani Rakyat
11. Partai Garda Perubahan Indonesia
12. Partai Amanat Nasional
13. Partai Bulan Bintang
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia
16. Partai Persatuan Indonesia
17. Partai Persatuan Pembangunan
18. Partai Ummat

Surat imbauan ini di cap dan ditandatangani atas nama Ketua Bawaslu Morowali, Aliamin SE.

Baca juga: Sufmi Dasco: Surpres Tiga RUU DOB Papua Kemungkinan Dibawa ke Paripurna Juni 2022

(PATAR JS)